Kamis, Juni 17, 2021

Apes Akibat Berpolitik, Pasca Terkena Sanksi Pidana, Data Kepegawaian JT Kini Diblokir Komisi ASN

Liputan

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Bom Gereja Katedral Makassar Meledak Usai Ibadah Minggu Palma

MAKASSAR, MEOLI.CO - Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu, 28 Maret 2021,...

Terjerat Utang Ratusan Miliar, Pemprov Sulsel Tetap Alokasikan Bantuan Keuangan Daerah

SOPPENG, MEOLI.CO - Meski terjerat utang ratusan miliar, Pemprov Sulsel akan tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan daerah tahun...
- UKI Toraja -

TANA TORAJA, MEOLI.CO – Salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Tongko Sarapung, Tana Toraja, JT, harus menelan pil pahit akibat terlibat politik praktis saat pelaksanaan Pilkada Tana Toraja. Pasca disanksi pidana selama 2 bulan 15 hari, JT juga mendapat sanksi dari Komisi ASN.

Sanksi dari Komisi ASN berupa hukuman disiplin sedang, setelah ia terbukti tidak netral. JT kedapatan berswafoto bersama seorang warga sambil memamerkan sebuah spanduk pasangan petahana Nicodemus Biringkanae – Victor Datuan Batara.

Wakil Ketua Komisi ASN Tasdik Kinanto, menjelaskan, berdasarkan surat itu akan dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian JT.  Pemblokiran akan dilakukan dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sampai adanya penjatuhan sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dalam surat tersebut, PPK harus melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi ASN kepada Komisi ASN, BKN dan Kementerian Dalam Negeri, paling lama 10 hari sejak rekomendasi itu diterima.

“Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak dilaksanakan oleh PPK atau pejabat yang berwenang, maka KASN akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi,” jelasnya.

Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang disiplin PNS. Serta peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Adapun hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Juga penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. (*)

Berita Terbaru

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Mungkin Anda Sukai

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com