Asosiasi Pedagang Tolak Rencana Penataan Pertokoan Rantepao

15

TORAJA UTARA, MEOLI.CO – Rencana proses pengosongan pusat pertokoan di Rantepao mendapatkan perlawanan dari sejumlah pedagang. Para pedagang tersebut menolak rencana pengosongan, karena mereka kuatir usaha mereka akan bangkrut, terutama di masa Pandemi Covid-19 ini.

Sementara, upaya mereka agar tidak tergusur, melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Makale.

“Kami Asosiasi Pedagang Toraja Utara menyatakan sikap untuk tetap pada prinsip mempertahankan hak kami dan tidak akan pernah mengosongkan kecuali atas kehendak kami sendiri,” kata Martinus Rapa sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pedagang, saat dikonfirmasi di lokasi Pertokoan Rantepao, Jumat, 26 Desember 2021.

Menurut Martinus, upaya hukum yang dilakukan sedang berjalan dan bukti-bukti yang dimiliki cukup kuat. Sehingga pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Torut agar menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami minta Pemkab Torut agar menghargai proses hukum yang sedang kami tempuh, apalagi persidangan pertama kami akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makale pada 2 Maret mendatang,” ucap Martinus.

Ia mengatakan, jika pengadilan memutuskan bahwa pertokoan ini bukan milik para pedagang, maka pihaknya akan menghargai hukum dan bersedia mengosongkan pertokoan.

“Jika keputusan pengadilan memutuskan bahwa pertokoan ini bukan milik kami, maka kami bersedia membantu Pemerintah Torut untuk mengosongkan. Bila perlu kami siap membantu membongkar,” tambahnya.

Meski ditentang oleh pedagang, namun petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Toraja Utara tetap membagikan surat peringatan kepada para pedagang.

Plt Kasatpol PP Toraja Utara, Arianto, menyampaikan, sesuai dasar pemberitahuan yang telah diberikan kepada pedagang yang ada di pertokoan, maka disampaikan kepada para pemakai/penyewa toko Pertokoan Rantepao untuk segera mengosongkan ruangan pertokoan Rantepao paling lambat hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021.

“Oleh karena itu, akan segera dilaksanakan penertiban/pembongkaran pada hari Senin, 1 Maret 2021,” tegas Arianto.

Diakui Arianto, Pemda Torut telah melakukan pendekatan persuasif kepada semua para pemakai. Yaitu telah melakukan rapat dengan para pemakai sejak tahun 2018, sosialisasi sebanyak tiga kali pada tahun 2021, juga telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali disertai dengan pemberitahuan untuk mendaftar menempati tempat berjualan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

Lanjut Arianto, apabila sampai tanggal 28 Februari 2021 ternyata masih terdapat barang ataupun dokumen atau sejenisnya milik para pemakai atau milik siapapun yang masih berada di dalam ruangan Front Toko Pasar Rantepao (Pertokoan Rantepao), bahkan di sekitar bangunan pertokoan, maka segala resiko kerusakan yang ditimbulkan karena penataan/penertiban pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemakai.

“Jika tidak taat dengan sosialisasi yang kami berikan hari ini, dan kami lakukan penertiban, ada kerusakan itu bukan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Toraja Utara,” tegasnya. (YN/*)