Sabtu, September 11, 2021

Didesak Aliansi Toraja, Dewan Minta Pemda Tinjau Kembali Ijin Tambang di Tiga Lembang

Liputan

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Bom Gereja Katedral Makassar Meledak Usai Ibadah Minggu Palma

MAKASSAR, MEOLI.CO - Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu, 28 Maret 2021,...

Terjerat Utang Ratusan Miliar, Pemprov Sulsel Tetap Alokasikan Bantuan Keuangan Daerah

SOPPENG, MEOLI.CO - Meski terjerat utang ratusan miliar, Pemprov Sulsel akan tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan daerah tahun...
- UKI Toraja -

TANA TORAJA, MEOLI.CO – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Toraja Tolak Tambang (ATTT) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja (Tator) untuk menyampaikan penolakan masuknya tambang ke Lembang Balla’, Kecamatan Bittuang, Selasa, 9 Februari 2021.

ATTT menolak adanya tambang tersebut karena dianggap akan berdampak pada hilangnya ekosistem, kebudayaan,
dan bahkan akan mengganggu juga merusak sampai ke sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di Toraja.

Menurut Koordinator ATTT, Anto, dalam orasinya di depan Kantor DPRD Tana Toraja, menyampaikan beberapa tuntutan. Yakni mendesak pemerintah daerah untuk mencabut izin IUP PT Cristina Expo Mining dan izin IUP PT Tator International Idutrial.

Tuntutan lain yaitu menghentikan eksploitasi panas bumi di Lembang Balla, moratorium izin tambang, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) pengakuan wilayah hukum adat Toraja, dan menghentikan segala bentuk eksploitasi sumber daya alam di Toraja.

“Kami menolak adanya tambang di Toraja, kami ingin agar Perda terkait pengakuan wilayah hukum adat segera disahkan,” ungkap Anto, dengan lantang.

Sementara, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi didampingi Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara, Sekretaris Daerah Semuel Tande Bura, bersama tim penerima aspirasi, menerima para demostran dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni memberikan pembatasan jumlah perwakilan dalam pembahasan tuntutan.

Dari rapat pembahasan tersebut, Welem mengatakan, DPRD mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kementerian ESDM, agar tunduk dan mengikuti kesimpulan Komisi Ill.

“Sebelum memenuhi syarat baik yang ditekankan oleh Komisi III maupun syarat teknis dan administrasi lainnya terkait eksploitasi panas bumi di Lembang Baila agar dihentikan,” ucap Welem, dan diterima dengan sorak oleh demostran

Dikatakan Welem, dalam rangka memperkuat legitimasi terkait Pengakuan Hak Wilayah Adat, direkomendasikan kepada Pemda agar segera membentuk Perda Pengakuan Wilayah Hukum Adat di Tana Toraja.

“Terkait dengan aktivitas pada Lembang Sasak, Bau dan Sandangan, diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk segera melakukan peninjauan kembali terkait surat-surat ijin dan administrasi Iainnya,” kunci Welem.(YN/*)

Berita Terbaru

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Mungkin Anda Sukai

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com