Jumat, September 17, 2021

Dituding Tak Mampu Jalankan Fungsi Pengawasan, DPRD Tana Toraja Akhirnya Terbitkan Rekomendasi

Liputan

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Bom Gereja Katedral Makassar Meledak Usai Ibadah Minggu Palma

MAKASSAR, MEOLI.CO - Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu, 28 Maret 2021,...

Terjerat Utang Ratusan Miliar, Pemprov Sulsel Tetap Alokasikan Bantuan Keuangan Daerah

SOPPENG, MEOLI.CO - Meski terjerat utang ratusan miliar, Pemprov Sulsel akan tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan daerah tahun...
- UKI Toraja -

TANA TORAJA, MEOLI.CO – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Rebuplik Indonesia (PMKRI) Cabang Toraja menuding DPRD Tana Toraja tidak mampu menjalankan fungsi pengawasannya. Khususnya dalam pertanggungjawaban penggunaan dana Covid-19.

Tudingan tersebut dilontarkan PMKRI saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Tana Toraja, Kamis, 4 Februari 2021. Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cabang Toraja, Demianus, mengatakan, DPRD bungkam karena sebenarnya mereka juga terlibat dalam Satgas berdasarkan
SK Bupati nomor 73/lll/tahun 2020 tentang kesiapsiagaan dan Penanganan Penyebaran 19 Covid di Kabupaten Tana Toraja dan SK Bupati Tana Toraja Nomor 206/IV/Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kesiapsiagaan Penanganan Penyebaran Covid-19.

“SK tersebut sarat maladministrasi. Ini diakui DPRD, mereka sadar bahwa ini maladministrasi, tapi tetap bertahan sampai hari ini,” protesnya.

Dalam aksi tersebut, mereka diterima Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi didampingi Kristian HP Lambe serta Randan Sampetoding untuk dialog. Ketua DPRD berdalih bahwa dalam memutus mata rantai berikut dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, pihaknya tidak semata-mata bekerja berdasarkan SK Bupati.

“Bukan kewenangan DPRD untuk mencabut SK Bupati,” kata Welem.

Menanggapi aspirasi PMKRI ini, DPRD Tana Toraja mengeluarkan surat rekomendasi. Pertama, DPRD meminta Satgas Covid-19 Tana Toraja harus transparan dalam penggunaan anggaran. Kedua, DPRD mempertanyakan SK Bupati untuk memberikan penjelasan dasar anggota DPRD jadi bagian Satgas Covid-19. (*)

 

 

 

 

Berita Terbaru

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Mungkin Anda Sukai

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com