Jumat, Juni 18, 2021

Dituding Tak Transparan Soal BLT Dana Desa, Ini Klarifikasi Kepala Lembang Paku

Liputan

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Bom Gereja Katedral Makassar Meledak Usai Ibadah Minggu Palma

MAKASSAR, MEOLI.CO - Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu, 28 Maret 2021,...

Terjerat Utang Ratusan Miliar, Pemprov Sulsel Tetap Alokasikan Bantuan Keuangan Daerah

SOPPENG, MEOLI.CO - Meski terjerat utang ratusan miliar, Pemprov Sulsel akan tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan daerah tahun...
- UKI Toraja -

TORAJA UTARA, MEOLI.CO – Kepala Lembang Paku, Kecamatan Dende’ Piongan Napo, Toraja Utara (Torut), Bertus Andarias, akhirnya angkat bicara menanggapi aksi unjuk rasa warganya di Kantor DPRD Torut, Senin, 1 Februari 2021 lalu. Diketahui, warga Lembang Paku melaporkan dan memprotes pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa selama masa pandemi Covid-19, yang tidak merata.

Bertus menjelaskan, jadwal pembagian BLT Covid-19 sampai saat ini baru tujuh kali, terhitung dari Bulan Juni hingga Desember tahun 2020.

“Kami memulai penyaluran BLT itu dari Bulan Juni. Jadi, baru tujuh kali penyaluran. Memang ada satu kasus, dimana istri dari warga kami yang menerima BLT ke tujuh karena meminta tolong, tapi suaminya mengaku belum dapat. Padahal istrinya sudah tanda tangan berita acara penyerahan,” terang Bertus, Rabu, 3 Februari 2021.

Masalah tersebut, jelas Bertus, pernah dibicarakan di tingkat lembang/desa maupun kecamatan. Dan dari dua pertemuan itu, warga yang melakukan protes tidak mau memberikan data tekait nama warga yang belum mendapat BLT.

“Waktu pertemuan di kecamatan dan lembang, kita minta data, tapi mereka tidak mau kasi. Bagaimana kita mau tahu kalau ada warga yang belum terima sesuai pengaduan mereka, kalau datanya tidak diberikan,” ujarnya.

Menurut Bertus, jumlah warga yang ada di Lembang Paku, 209 KK. Diantaranya adalah PNS, aparat lembang, dan sebagian telah menerima bantuan lain. Sedangkan warga penerima BLT Covid-19 sebanyak 86 KK.

“Dari data 86 KK itu sejak pembagian tahap pertama hingga tahap ke tujuh, semua sudah kami salurkan dan diterima. Kami lengkap mempunyai bukti tanda terima dan dokumentasi fotonya,” tegas Bertus.

Dengan adanya unjuk rasa warga ini, dirinya menduga bahwa ada unsur politik dan kecemburuan sosial yang masih ada kaitannya dengan proses pemilihan Kepala Lembang Paku, tahun lalu.

Sebagai informasi, proses pemilihan hingga pelantikan Kepala Lembang Paku tahun lalu sempat diwarnai unjuk rasa, dan melalui proses yang sangat panjang. Bahkan hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar. Saat pelantikan Kepala Lembang terpilih pun, sekelompok masyarakat masih melakukan aksi demonstrasi penolakan. (YN/*)

Berita Terbaru

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Mungkin Anda Sukai

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com