Kamis, Juni 17, 2021

Keluarga Besar Pelaut Torut Desak BK DPRD Pecat Pilipus Dambe

Liputan

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Bom Gereja Katedral Makassar Meledak Usai Ibadah Minggu Palma

MAKASSAR, MEOLI.CO - Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu, 28 Maret 2021,...

Terjerat Utang Ratusan Miliar, Pemprov Sulsel Tetap Alokasikan Bantuan Keuangan Daerah

SOPPENG, MEOLI.CO - Meski terjerat utang ratusan miliar, Pemprov Sulsel akan tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan daerah tahun...
- UKI Toraja -

TORAJA UTARA, MEOLI.CO – Massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Pelaut (KBP) Toraja Utara (Torut), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Torut, Jalan Kesu’, Singki’, Kecamatan Rantepao, Senin, 15 Maret 2021. Mereka mendesak agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Torut memecat Pilipus Dambe.

Koordinator Lapangan (Korlap), Marthen Sale, mengatakan, Pilipus Dambe diduga telah terlibat kasus perselingkuhan atau perzinahan dengan istri salah seorang pelaut, JA.

“Kami mendesak DPRD Toraja Utara, dan Partai Golkar untuk membersihkan kader-kader partai yang tidak bermoral. Tegakkan keadilan bagi masyarakat yang terdzolimi,” tegasnya.

Marthen mengancam, apabila DPRD tidak menanggapi aspirasi KBP, maka Keluarga Besar Pelaut Toraja Utara akan menurunkan massa yang lebih banyak dari Sangtiangkaran. “Pecat oknum Anggota DPRD yang telah mencederai DPRD Toraja Utara, daripada merusak 29 nama orang anggota DPRD Toraja Utara lainnya,” desak Marthen lagi.

Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Anggota DPRD Torut dari Partai Gerindra, Israel Makole, menjelaskan, untuk melakukan pemecatan terhadap legislator yang diduga melakukan pelanggaran, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada aturan, kode etik, juga undang-undang yang mengatur.

Namun, ia meyakinkan, meskipun lambat, tapi pasti ada tindakan atau sanksi dari BK DPRD Torut, apabila oknum yang diduga melakukan perzinahan dengan terbukti bersalah secara hukum.

Sementara, Ketua BK DPRD Torut, Marten T Parrangan, menyampaikan, pihaknya akan mempertanyakan masalah tersebut di Biro Hukum Pemprov Sulsel. BK sejauh ini sudah melakukan proses, sesuai tahapan dan mekanisme yang ditentukan.

“Kami masih harus berkonsultasi ke Biro Hukum Pemprov Sulsel, dan selanjutnya ke DPR RI,” ujarnya.

Apabila memang terbukti bersalah, lanjutnya, maka oknum tersebut akan ditindak dan diberikan sanksi. BK DPRD Torut juga sudah berkonsultasi dengan Mahkamah Partai Golkar.

“BK DPRD Torut sudah ada konsep keputusan terkait kasus tersebut. Akan tetapi tetap harus berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Sulsel,” imbuhnya.

Senada dengan salah satu Anggota BK DPRD Torut, Yusuf Tangke Manda dari Partai Perindo, juga mengatakan, BK DPRD Torut telah melalui tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang ada di lembaga DPRD. Ia berharap, akhir Bulan Maret ini, sudah ada keputusan dari BK DPRD Torut, setelah berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Sulsel dan DPR RI. (*)

 

Berita Terbaru

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Mungkin Anda Sukai

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com