Jumat, Juni 18, 2021

Pendamping Desa Keluhkan Soal Gaji, Ini Jawaban Hamka B Kady

Liputan

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Bom Gereja Katedral Makassar Meledak Usai Ibadah Minggu Palma

MAKASSAR, MEOLI.CO - Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu, 28 Maret 2021,...

Terjerat Utang Ratusan Miliar, Pemprov Sulsel Tetap Alokasikan Bantuan Keuangan Daerah

SOPPENG, MEOLI.CO - Meski terjerat utang ratusan miliar, Pemprov Sulsel akan tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan daerah tahun...
- UKI Toraja -

MAKASSAR, MEOLI.CO – Para pendamping desa dan tenaga ahli desa se Kabupaten Takalar, bertemu dengan Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Badan Anggaran DPR RI, Hamka B Kady, Selasa malam, 5 Januari 2020. Dalam pertemuan yang dikemas sebagai rapat koordinasi tersebut, terungkap berbagai masalah yang dihadapi para pendamping desa selama melaksanakan tugasnya.

Irwan S Batti, pendamping desa di Galesong, mengungkapkan, tugasnya menyampaikan aturan terkait program pengelolaan dana desa. Namun, selama ini pendamping desa punya keterbatasan dari segi regulasi, terkait eksekusi di lapangan atau pengawasan.

Iapun mengeluhkan soal gaji pendamping desa sebesar Rp 2,7 juta, tetapi harus mendampingi tiga hingga empat desa. “Dengan gaji sebesar Rp 2,7 juta, harus mendampingi tiga hingga empat desa, ini sangat memberatkan. Apalagi, angka ini dibawah Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Provinsi,” keluhnya.

Sementara, Tenaga Ahli Kabupaten Takalar, Rahmatia Dg Ratu, mengeluhkan terkait kontrak yang tiap tahun terkatung-katung. Ia berharap, kontraknya sebagai tenaga ahli bisa multiyears.

Menanggapi keluhan para pendamping desa dan tenaga ahli dalam pertemuan tersebut, Hamka B Kady yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI, berjanji akan menindaklanjuti masalah-masalah yang dihadapi. Ia menjelaskan, pihak-pihak terkait, khususnya lembaga negara berkepentingan, harus satu komando.

“Harapannya kita, ada kejelasan terkait kewenangan kelembagaannya. Dari situ muncullah persoalan-persoalan berikutnya, termasuk pendamping desa,” ungkapnya.

Mengenai bantuan langsung tunai dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu, menurut Hamka B Kady, karena persoalan adanya juklat yang berbeda antara Kementrian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan soal kecilnya gaji pendamping desa, tentu akan menjadi catatan tersendiri.

“Terkait kecilnya gaji pendamping desa, akan menjadi catatan kami,” tuturnya.

Mendengar penjelasan dari politisi Golkar tersebut, Rahmatia mengaku terharu atas perhatian Hamka B Kady. Salah seorang pendamping desa di Tanakeke, dalam kesempatan itu juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan anggaran dan program jalan di wilayah transmigrasi. (*)

 

Berita Terbaru

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Mungkin Anda Sukai

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com