Minggu, Juni 20, 2021

Sah! Pemerintah Larang Aktivitas dan Penggunaan Atribut FPI

Liputan

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Bom Gereja Katedral Makassar Meledak Usai Ibadah Minggu Palma

MAKASSAR, MEOLI.CO - Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu, 28 Maret 2021,...

Terjerat Utang Ratusan Miliar, Pemprov Sulsel Tetap Alokasikan Bantuan Keuangan Daerah

SOPPENG, MEOLI.CO - Meski terjerat utang ratusan miliar, Pemprov Sulsel akan tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan daerah tahun...
- UKI Toraja -

JAKARTA, MEOLI.CO – Pemerintah secara resmi melarang seluruh aktivitas dan penggunaan atribut Front Pembela Islam (FPI). Alasannya, FPI melakukan sejumlah pelanggaran dan mengganggu ketertiban umum.

Larangan itu dituangkan dalam surat keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan mulai berlaku Rabu, 30 Desember 2020.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, membacakan tujuh poin larangan pemerintah untuk FPI.

Pertama, menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang, atau secara de jure telah bubar sebagai ormas. Kedua, FPI sebagai organisasi de Jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman ketertiban umum.

Ketiga, melarang kegiatan dan simbol FPI dalam wilayah NKRI. Keempat, jika terjadi pelanggaran sesuai yang dijabarkan dalam diktum di atas, maka aparat penegak hukum akan langsung menghentikan kegiatan FPI.

Kelima, meminta masyarakat tidak terpengaruh dalam kegiatan dan penggunaan simbol FPI, dan melapor ke aparat penegak hukum setiap kegiatan dan penggunaan atribut FPI.

Keenam, kementerian lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini, agar melakukan koordinasi, dan mengambil langkah penegakkan hukum sesuai peraturan UU. Ketujuh, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.

“Dengan adanya keputusan ini, nasib FPI yang dibawah pimpinan Rizieq Shihab, tidak memiliki legal standing,” tegas Edward. (*)

Berita Terbaru

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Mungkin Anda Sukai

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com