Sabtu, September 18, 2021

Setelah 8 Tahun “Digantung”, Apa Kabar Kasus Dugaan Korupsi Lahan Bandara Mangkendek?

Liputan

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Bom Gereja Katedral Makassar Meledak Usai Ibadah Minggu Palma

MAKASSAR, MEOLI.CO - Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu, 28 Maret 2021,...

Terjerat Utang Ratusan Miliar, Pemprov Sulsel Tetap Alokasikan Bantuan Keuangan Daerah

SOPPENG, MEOLI.CO - Meski terjerat utang ratusan miliar, Pemprov Sulsel akan tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan daerah tahun...
- UKI Toraja -

TANA TORAJA, MEOLI.CO – Masih ingat kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan Bandara Mangkendek di Tana Toraja? Setelah delapan tahun tanpa kejelasan, kini kasus tersebut memasuki babak baru.

Penyidik Polda Sulsel telah melimpahkan tersangka kasus dugaan korupsi yang disebut merugikan negara hingga Rp 7 miliar tersebut, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Berkas penyidikan kasus tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa, dan akan segera memasuki tahap persidangan.

Meski demikian, dalam berkas perkara ini, hanya tersangka bernama Enos Karoma, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, yang dinyatakan lengkap. Padahal, dalam kasus ini ada delapan mantan pejabat yang menyandang status tersangka selama delapan tahun.

Selain Enos Karoma, tersangka lain dalam kasus ini, masing-masing Mantan Kepala Bappeda Yunus Sirante, Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja, Haris Paridy dan Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pos dan Telekomunikasi Tana Toraja, Agus Sosang.

Selanjutnya, ada juga Mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tana Toraja, Yunus Palayukan, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tana Toraja, Gerson Papalangi, dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tana Toraja, Zeth John Tolla.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri, mengatakan, berkas perkara tujuh tersangka lainnya akan segera menyusul.

“Untuk splitan berkas perkara tujuh tersangka lainnya, akan menyusul untuk di P-21 kan. Jadi, untuk pelimpahan tahap dua tersangka lainnya, akan dilimpahkan secara serentak ke JPU. Setelah berkasnya dilengkapi oleh penyidik,” jelasnya.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek Toraja dilakukan Polda Sulsel sejak tahun 2012. Dalam perjalan kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan delapan tersangka di tahun 2013 lalu.

Kedelapan tersangka ini bahkan sempat menjalani penahanan. Namun lantaran karena kurang cukup bukti, para tersangka tersebut akhirnya dinyatakan keluar demi hukum, lantaran masa tahanannya habis.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Perjalanan Panjang Penyidikan

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek Toraja dilakukan Polda Sulsel sejak tahun 2012. Kemudian dalam perjalanannya, kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan delapan orang tersangka di tahun 2013.

Usai penetapan delapan orang tersangka, penyidik langsung menahan dua orang diantaranya. Yakni Mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja Enos Karoma, dan Mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe Randa. Namun karena masa penahanan keduanya habis, mereka pun dikeluarkan dari sel titipan Lapas Klas 1 Makassar demi hukum.

Setelah keduanya terlepas dari jeratan hukum, penyidik Polda Sulsel diam-diam membuka kembali penyidikan kasus itu dan menahan kembali enam orang tersangka sebelumnya. Mereka adalah Mantan Kepala Bappeda Yunus Sirante, Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja, Haris Paridy dan Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pos dan Telekomunikasi Tana Toraja, Agus Sosang.

Ada juga mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tana Toraja, Yunus Palayukan, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tana Toraja, Gerson Papalangi dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tana Toraja, Zeth John Tolla.

Hanya selang beberapa bulan kemudian, enam tersangka tersebut akhirnya dilepas lantaran proses penyidikan belum rampung, dan masa penahanan para tersangka telah habis. Karena kewalahan merampungkan penyidikan, Polda Sulsel kemudian berinisiatif meminta KPK melakukan supervisi. Dan di tahun 2017, KPK pun melakukan supervisi dan mengundang pihak Polda Sulsel dan Kejati Sulsel untuk melakukan gelar perkara terbuka di gedung KPK. Hasilnya pun telah dikembalikan ke Polda Sulsel untuk segera ditindak lanjuti.

Dari hasil penyidikan kala itu, para tersangka yang bertindak selaku panitia pembebasan lahan atau tim sembilan diduga telah menyelewengkan anggaran. Mereka melakukan pembayaran kepada warga yang sama sekali tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut.

Para tersangka melakukan mark up dana yang dialokasikan sebagai dana ganti rugi pembebasan lahan untuk persiapan pembangunan bandara baru Mangkendek sebesar Rp 38,2 miliar. Khusus tersangka Enos yang bertindak sebagai Ketua Panitia pembebasan lahan, diketahui langsung berinisiatif sendiri menetapkan harga lahan basah senilai Rp 40.250 per meter persegi. Sementara hal itu belum disepakati, sehingga belakangan banyak lahan menjadi sengketa.

Dari hasil musyawarah antara panitia pembebasan lahan dengan para pemilik lahan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja tepatnya 28 Juni 2011, disepakati harga tanah untuk jenis tanah kering non sertifikat senilai Rp 21.390 per meter persegi, tanah kering bersertifikat Rp 25.000 per meter persegi, tanah basah non sertifikat Rp 35.000 permeter persegi, serta untuk jenis tanah basah bersertifikat belum disepakati.

Tak hanya itu, dari hasil penyidikan juga ditemukan terjadi pemotongan PPH sebesar 5 persen dan administrasi 1,5 persen dalam proses pembebasan lahan. Panitia pengadaan tanah tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, Perpres 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk pemerintah bagi kepentingan umum dan Perka BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres 65 tahun 2006 hingga menimbulkan perkara kepemilikan lahan.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (Sulsel), disimpulkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 38 miliar yang digunakan dalam proyek pembebasan lahan bandara tersebut. Meski belakangan nilai kerugian itu dianulir setelah dilakukan audit ulang oleh BPKP Sulsel. Dimana kerugian ditetapkan hanya senilai Rp 7 miliar lebih.

Anggaran proyek sendiri diketahui bersumber dari dana sharing antara APBD Kabupaten Tana Toraja dan APBD Provinsi Sulsel. Kesalahan pembayaran dalam proyek pembebasan lahan tersebut dikuatkan oleh putusan perdata dari pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, namun tak mendapatkan haknya. Malah pihak yang bukan pemilik lahan justru menerima pembayaran ganti rugi. (*)

Berita Terbaru

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Mungkin Anda Sukai

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com