Kamis, Juni 17, 2021

Termasuk FPI, ASN Jangan Coba-coba Terlibat Organisasi Terlarang Ini…

Liputan

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Bom Gereja Katedral Makassar Meledak Usai Ibadah Minggu Palma

MAKASSAR, MEOLI.CO - Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu, 28 Maret 2021,...

Terjerat Utang Ratusan Miliar, Pemprov Sulsel Tetap Alokasikan Bantuan Keuangan Daerah

SOPPENG, MEOLI.CO - Meski terjerat utang ratusan miliar, Pemprov Sulsel akan tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan daerah tahun...
- UKI Toraja -

JAKARTA, MEOLI.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah adalah Front Pembela Islam (FPI).

Selain itu, ASN juga dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan organisasi terlarang tersebut. Bagi ASN yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, hingga sekadar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut, akan dikenakan sanksi.

“Jika dilanggar, maka sudah dipastikan akan dikenakan sanksi, baik sanksi disiplin, sanksi pidana, maupun sanksi lainnya,” tegas Tjahjo.

Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi tersebut sudah dilarang, sudah dibekukan, dan tidak boleh membuat kegiatan apa pun.

“Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN,” jelasnya.

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan bahwa akan menerbitkan surat edaran yang akan ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah terkait pelarangan dan sistem pengawasan akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. Salah satu yang ditegaskan adalah ASN itu terikat dengan keputusan negara dan pemerintah.

“Kalau memang ada ASN yang diam-diam tertangkap tangan atau ada bukti yang kuat tidak hanya dari PPK tapi dari laporan masyarakat, laporan teman-teman pers, itu bisa diproses dalam sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian,” pungkasnya. (*)

 

 

 

Berita Terbaru

Berikut Tujuh Korban Luka Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar

MAKASSAR, MEOLI.CO - Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengatakan, ada sekira tujuh orang korban luka akibat ledakan...

Mungkin Anda Sukai

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com